ANTISIPASI KENAIKAN BBM,DKP SIAPKAN PAKET KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Keputusan pemerintah yang berencana menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 20 % – 30 % diyakini akan memberikan dampak secara signifikan terhadap sektor riil, termasuk diantaranya adalah sektor kelautan dan perikanan.  Dampak kenaikan tersebut, antaranya adalah: (1) meningkatnya biaya operasi penangkapan ikan sehingga kehidupan nelayan akan semakin berat; (2) meningkatnya biaya produksi usaha budidaya dan pengolahan hasil perikanan; dan (3) berkurangnya hari operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi pada saat pertemuan Forum Stakeholders Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari I, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta (23/5).

Sebagai ilustrasi, bidang perikanan tangkap didominasi oleh nelayan skala kecil dan menengah dengan jumlah armada penangkapan ikan sebanyak 556.200 unit. Berpijak pada kondisi inilah, kebutuhan BBM untuk sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2008  diperkirakan mencapai 2.331.600 kilo liter atau sekitar Rp. 12,89 triliun lebih, (asumsi harga BBM jenis solar mencapai Rp 5.530  per liter naik 28,7% dari harga Rp. 4.300,-) yang terdiri 1.852.200 kilo liter untuk nelayan dan 479.400 kilo liter untuk pembudidaya ikan.
 Dalam rangka pengurangan subsidi BBM di sektor kelautan dan perikanan tersebut, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut: (1) pemberian keringanan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) kepada perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan; (2) meminta kepada Pertamina untuk meningkatkan kuota BBM dalam optimalisasi SPDN (225 unit) yang tersebar di 136 Kab/Kota pada 31 Provinsi dalam melayani kebutuhan BBM nelayan, dan masyarakat perikanan lainnya; dan (3) bantuan langsung tunai masyarakat nelayan yang miskin ke desa pesisir.

Disamping itu, DKP juga akan terus melakukan upaya untuk mengurangi beban masyarakat melalui beberapa kegiatan, antara lain: (1) pengembangan mata pencaharian alternatif untuk nelayan; (2) pemanfaatan energi alternatif (DKP telah mengalokasikan 3.831 unit listrik tenaga surya dan 8 reaktor biogas di 15 Provinsi.); (3) melakukan pembangunan 26 unit SPDN dan pengajuan perizinan ke Pertamina sebanyak 47 unit; (4) menerapan teknologi dan alat bantu penangkapan yang hemat BBM; (5) pengembangan budidaya ikan yang tidak menggunakan BBM; (6) peningkatan kepastian dan stabilitas pendapatan nelayan; (7) pengembangan model desa nelayan mandiri energi; (8) pengembangan biofuel di Cilacap; (9) penyebaran peta fishing ground yang difasilitasi pelabuhan perikanan dan dinas provinsi; dan (10) pemberian bantuan kredit sebanyak 400 pengolah dan pemasar di 10 lokasi masing-masing minimal sebesar Rp. 5 juta.

Selain itu, untuk meringankan beban hidup nelayan dan masyarakat perikanan dibutuhkan dukungan dari seluruh instansi terkait, diantaranya melalui: (1) bantuan operasional sekolah (BOS) di di desa-desa pesisir dari Departemen Pendidikan Nasional; (2) asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) bagi nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya dari Departemen Kesehatan; (3) Beras Miskin (Raskin) bagi nelayan dan masyarakat pesisir dari Bulog; (4) mendorong peningkatan jumlah dan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk nelayan; dan (5) bantuan-bantuan lainnya yang dapat meringankan beban hidup nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya

Sedangkan untuk jangka panjang, mengantisipasi dampak kenaikan BBM tersebut DKP telah menyiapkan beberapa program sebagai berikut: (2) pemberian subsidi benih, (2) pemberian subsidi es untuk pengolah hasil perikanan, (3) pengembangan setnet sebagai alternatif alat penangkapan pasif dan tanpa BBM, (4) pengembangan perairan umum sebagai salah satu sumber alternatif pemenuhan target produksi melalui pamacuan stok ikan, (5) mengkaji pengurangan kewajiban pembayaran pungutan hasil perikanan (PHP); dan (6) penggunaan biofuel dan energi alternatif lainnya (wind power, electrical power, solar cell).

13 Kapal Asing di Tangkap di ZEEI Laut Cina Selatan

Direktorat Jenderal P2SDKP melakukan Gelar operasi di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan pada bulan April 2008 dengan mengerakan beberapa Kapal Pengawas antara lain KP. Hiu 003 dengan Nahkoda Ahmad Kahar, KP. Hiu 006 dengan Nahkoda R. Perangin Angin, S.St.Pi dan dan KP. Hiu 009 dengan Nahkoda Margono.

Adapun hasil gelar operasi tersebut tertangkap 13 Kapal Asing yang menangkap tanpa izin. Kapal tersebut melanggar pasal 5 ayat (1) huruf (b), Pasal 26 jo Pasal 92 dan Pasal 27 ayat (2) jo pasal 93 (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Adapun Kapal tersebut adalah sebagai berikut :

1. KP. Hiu 003

No
Tgl /Jam
Nama Kapal / GT
Bendera
Jenis Kapal
Nahkoda/Keb
BB Ikan
1
12/04/08 11.55
KG. 90433 /
60 GT
Vietnam
Trawl
Ngo Van Sinh / Vietnam
0,5 Ton
2
12/04/08 11.55
Gei Pen Yu 80101 / 300 GT
China
Trawl
Lo Chong / Vietnam
6 Ton
3
12/04/08 13.40
Gei Pen Yu 80103 / 300 GT
China
Trawl
Cen Tze Sing / China
4 Ton
4
12/04/08 14.05
Pen Yu 60005 / 300 GT
China
Trawl
Zheng Xin Neng
/ China
5 Ton

2. KP. Hiu 006

No
Tgl /Jam
Nama Kapal / GT
Bendera
Jenis Kapal
Nahkoda/Keb
BB Ikan
1
12/04/08 07.30
QNG 98389 /
60 GT
Vietnam
Pain Trawl
Nguyen Minh
/ Vietnam
0 Ton
2
12/04/08 07.46
QNG 94259 TS /
60 GT
Vietnam
Pain Trawl
Truong Minh Quoc / Vietnam
0 Ton
3
12/04/08 08.35
BV 5486 TS /
60 GT
Vietnam
Pain Trawl
Phan Ninh Tuan
/ Vietnam
0 Ton
4
12/04/08 08.50
BV 0357 TS /
60 GT
Vietnam
Pain Trawl
Phan Minh
Cuong / Vietnam
0 Ton
5
12/04/08 13.00
Gei He Yu 80029
300 / GT
China
Trawl
Zheng Xin Neng
/ China
5 Ton

3. KP. Hiu 009

No
Tgl /Jam
Nama Kapal / GT
Bendera
Jenis Kapal
Nahkoda/Keb
BB Ikan
1
12/04/08 10.10
KG. 1735 TS /
80 GT
Vietnam
Trawl
Nguyen Van Son / Vietnam
0 Ton
2
12/04/08 10.15
KG. 90055 TS /
90 GT
Vietnam
Trawl
Nguyen Ran Lap / Vietnam
1 Ton
3
12/04/08 11.30
KG. 91408 TS /
60 GT
Vietnam
Trawl
Dang Thanh Hiep / Vietnam
0 Ton
4
12/04/08 12.15
Chin Chen Jou 15029
/ 300 GT
China
Trawl
Nguyen Van Son / China
7 Ton

13 kapal tersebut diatas di Ad Hock ke Pelabuhan TPI Nipah Kuning Pontianak dan diserahkan ke Penyidik TNI Angkatan Laut sesuai ketentuan pasal 14 UU No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI adalah wewenang Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Tentara Indonesia apabila ada pelanggaran di ZEEI dan diperkuat lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007n Tentang Pengadilan Perikanan.

Sumber : Laporan Kejadian KP. Hiu 003, KP. Hiu 006 dan KP. Hiu 009.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.